• Jelajahi

    Copyright © PK HUKUM
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Walikota Tebing


     

    Prowan

    GNI SUMUT


     

    GNI

    PEMBINA


     

    YAYASAN


     

    Pengumumamln PKPA

    Dugaan Pemalsuan Izin dan Penyalahgunaan Wewenang di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan

    JON KEY
    Jumat, 29 November 2024, 10.17 WIB Last Updated 2024-11-29T18:18:22Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
    Medan, Sumatera Utara – Masyarakat kembali menyoroti dugaan pemalsuan izin dan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Medan. Dugaan ini melibatkan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah, Ir. H. Marapinta Harahap, M.M., M.AP., yang dituduh mengangkat Ketua Sekolah Tinggi secara tidak sah berdasarkan izin yayasan yang tidak sesuai.
    Temuan Utama yang Menimbulkan Kecurigaan:

    Tidak Sesuai dengan Izin Yayasan
    Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah  diketahui diakui berdiri pada tahun 2014 oleh  organ yayasan yang berdiri tahun 2014  sedangkan  Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah telah terbit sejak tahun 1996 serta izin Prodi yang terbit pada  tahun 2012. 
    Hal ini menimbulkan pertanyaan logis: bagaimana sebuah yayasan yang berdiri belakangan (2014) dapat mengklaim legalitas dan menjalankan operasional sekolah tinggi yang sudah berdiri sejak 1996.
    Indikasi Penipuan dalam Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi

    SK pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi yang baru diduga diterbitkan berdasarkan izin yayasan yang tidak memiliki landasan hukum yang sah.
    Diduga terdapat pemalsuan dokumen izin pendirian dan pengelolaan sekolah tinggi yang melibatkan Ketua Yayasan.
    Dugaan Pelanggaran Hukum
    Jika terbukti, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP).
    Selain itu, yayasan yang menaungi institusi pendidikan harus memiliki izin yang sah sesuai dengan aturan dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi.
    Permohonan Masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH):

    Periksa Ketua Yayasan: Masyarakat meminta aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Ir. H. Marapinta Harahap, M.M., M.AP., terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan izin.
    Audit Izin Operasional: Dilakukan audit terhadap dokumen perizinan yayasan dan sekolah tinggi untuk memastikan legalitasnya.

    Tindakan Hukum Tegas: Jika ditemukan pelanggaran, aparat diharapkan segera menangkap dan memproses hukum pihak-pihak yang terlibat untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
    Keprihatinan Masyarakat:
    Masyarakat dan alumni STAI Al-Hikmah Medan merasa khawatir bahwa dugaan pelanggaran ini dapat mencoreng nama baik institusi pendidikan yang telah berdiri sejak lama. Selain itu, hal ini juga berpotensi merugikan mahasiswa dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan di wilayah Sumatera Utara.

    Harapan:
    Langkah tegas aparat penegak hukum tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan dijalankan dengan integritas dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

    Pihak media dan masyarakat akan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses hukum.(M.Dalimunthe)
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini