masukkan script iklan disini
LANGKAT– Kondisi Jalan Lintas Nasional yang berada di wilayah Kecamatan Hinai dan Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pasalnya, ruas jalan yang telah dikeruk selama hampir satu bulan itu hingga kini belum menunjukkan penyelesaian yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat yang setiap hari melintasinya.
Akibat belum rampungnya pekerjaan tersebut, masyarakat harus menghadapi debu tebal saat cuaca panas dan jalan berlumpur serta tergenang air ketika hujan turun. Kondisi itu dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ruas jalan yang dikeruk diperkirakan mencapai sekitar dua kilometer di wilayah Kecamatan Hinai dan sekitar dua kilometer di Kecamatan Gebang. Jalan tersebut merupakan Jalan Lintas Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menanggapi kondisi tersebut, awak media meminta tanggapan kepada Raya Samosir, aktivis Kabupaten Langkat yang selama ini dikenal aktif mengoreksi berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam keterangannya, Raya menyampaikan kritik keras terhadap lambatnya penyelesaian proyek tersebut.
“Kami mendukung pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat. Sudah hampir satu bulan warga dipaksa menghirup debu setiap hari ketika cuaca panas dan harus berjibaku dengan lumpur saat hujan turun. Yang paling kami khawatirkan adalah keselamatan masyarakat, karena kondisi jalan seperti ini sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor,” ujar Raya.
Menurutnya, masyarakat berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh rakyat.
“Masyarakat tentu melihat ketika proyek-proyek besar seperti jalan tol dibangun, progresnya sering berjalan cepat. Namun ketika jalan yang menjadi akses utama masyarakat sehari-hari mengalami perbaikan, prosesnya justru terasa lambat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, apakah keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan belum menjadi prioritas yang sama?”
Raya menegaskan, kritik tersebut bukan untuk membandingkan satu proyek dengan proyek lainnya, melainkan agar pemerintah memberikan perhatian yang sama terhadap infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa negara begitu cepat ketika membangun proyek-proyek strategis, tetapi lamban ketika menyelesaikan persoalan yang setiap hari dirasakan masyarakat. Jalan ini dilalui ribuan warga untuk bekerja, bersekolah, berdagang, dan menjalankan aktivitas ekonomi. Negara harus hadir memberikan kepastian, bukan membiarkan masyarakat menanggung dampaknya tanpa batas waktu yang jelas.”
Ia juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar segera mempercepat penyelesaian proyek tersebut dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai target penyelesaiannya.
Selain itu, Raya meminta seluruh Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, yang meliputi Kabupaten Langkat, menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tersebut.
“Saya mendesak seluruh Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara III untuk menggunakan fungsi pengawasannya. Panggil Kementerian PU, minta penjelasan mengapa pengerjaan Jalan Lintas Nasional di Kabupaten Langkat berjalan sangat lambat. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Wakil rakyat harus hadir ketika rakyat sedang menghadapi persoalan.”
Secara khusus, Raya juga menyampaikan harapannya kepada anggota DPR RI yang merupakan putra-putri asli Kabupaten Langkat agar lebih aktif memperjuangkan kepentingan daerah asalnya.
“Terlebih kepada Bapak dan Ibu Anggota DPR RI yang merupakan putra-putri asli Kabupaten Langkat. Hari ini masyarakat tidak membutuhkan sekadar ucapan simpati, tetapi membutuhkan keberanian untuk memperjuangkan kepentingan daerah sendiri di tingkat nasional. Gunakan kewenangan yang dimiliki untuk mengoreksi kementerian terkait dan memastikan proyek ini segera diselesaikan. Jangan sampai masyarakat Langkat merasa tidak memiliki wakil ketika sedang membutuhkan.”
Raya menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan bukan untuk menghambat pembangunan.
“Kami ingin pembangunan berjalan cepat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin bisa melintas dengan aman tanpa menghirup debu setiap hari, tanpa harus melewati jalan berlumpur saat hujan, dan tanpa dihantui risiko kecelakaan akibat proyek yang belum selesai. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah muncul korban. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama.”
Raya berharap Kementerian PU segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian ruas Jalan Lintas Nasional di Kecamatan Hinai dan Kecamatan Gebang, sehingga masyarakat Kabupaten Langkat dan pengguna jalan lainnya dapat kembali beraktivitas dengan aman, nyaman, dan memperoleh kepastian atas pelayanan infrastruktur yang menjadi hak mereka.
( Team)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar