masukkan script iklan disini
MEDAN - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VII KAHMI Kota Medan yang berujung deadlock mendapat sorotan dari sejumlah Alumni HMI Medan. Mereka menilai dinamika yang terjadi dalam forum tersebut tidak terlepas dari persoalan kepemimpinan MD KAHMI Medan periode 2021-2026 di bawah kepemimpinan dr. Delyuzar.
Seorang Alumni HMI Medan kepada awak media, Kamis (24/9/2026), mengatakan bahwa persoalan tersebut sejatinya telah terlihat sejak tahapan pra-Musda. Menurutnya, terdapat sejumlah manuver politik yang dinilai mengarahkan forum pada pola kepemimpinan tertentu.
“Sejak pra-Musda, kami melihat adanya manuver-manuver politik yang terkesan diarahkan untuk membentuk forum sesuai dengan kepentingan tertentu. Ini yang kemudian memunculkan kegaduhan di tingkat akar rumput Alumni HMI di Kota Medan,” ujarnya.
Ia menyebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah munculnya pembahasan mengenai sistem kepemimpinan presidensial melalui forum Focus Group Discussion (FGD).
Menurut dia, pembahasan tersebut memunculkan dugaan bahwa terdapat konsolidasi yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mempertahankan sistem presidensial dalam kepemimpinan MD KAHMI Medan.
“Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa aspirasi Alumni HMI nonstruktural yang menginginkan adanya pembahasan mengenai sistem presidium tidak mendapat ruang yang cukup? Padahal, jumlah alumni di Kota Medan sangat besar dan membutuhkan pola pengelolaan organisasi yang mampu merangkul seluruh elemen,” katanya.
Ia menilai, perbedaan pandangan mengenai sistem presidensial maupun presidium semestinya tidak menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, perbedaan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari proses musyawarah untuk mencari format kepemimpinan yang dapat diterima seluruh elemen KAHMI Medan.
Soroti Jalannya Persidangan
Sorotan Alumni HMI Medan juga diarahkan pada pembukaan Musda VII KAHMI Kota Medan yang berlangsung di Gedung BPSDM Sumatera Utara.
Menurutnya, suasana forum justru semakin memanas ketika mekanisme persidangan mulai berjalan. Ia menilai proses pengambilan sejumlah keputusan strategis dalam forum terkesan berlangsung secara keras dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi perbedaan pendapat.
“Dalam forum sebesar Musda, setiap keputusan strategis semestinya lahir melalui proses musyawarah yang arif dan bijaksana. Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi, sehingga seluruh dinamika harus dikembalikan kepada aturan main dan mekanisme organisasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran Arwin Harahap yang saat itu memimpin persidangan sementara. Menurutnya, gaya memimpin persidangan yang dinilai terlalu arogan justru memperbesar ketegangan di antara peserta forum.
Alumni tersebut menegaskan, substansi persoalan bukan semata-mata mengenai siapa yang memimpin persidangan, melainkan bagaimana mekanisme persidangan mampu menjaga keseimbangan, memberikan ruang terhadap seluruh aspirasi, serta mencegah forum berkembang menjadi konflik terbuka.
“Ketika forum dipaksakan dengan pendekatan yang terlalu keras, akhirnya konflik tidak terbendung. Bahkan sempat terjadi kericuhan dan saling dorong antarpeserta. Ini tentu menjadi catatan serius bagi perjalanan organisasi,” ungkapnya.
DPT Juga Dipertanyakan
Selain persoalan mekanisme persidangan, Alumni HMI Medan tersebut turut mempertanyakan proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Musda VII.
Ia menilai persoalan DPT seharusnya mendapatkan perhatian serius karena menyangkut legitimasi proses pengambilan keputusan dalam forum.
“DPT juga harus jelas. Jangan sampai ada persoalan administrasi yang kemudian menjadi sumber konflik baru. Ini harus dibuka dan diselesaikan secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan legitimasi,” katanya.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut semestinya dapat diantisipasi melalui komunikasi yang lebih intensif dan pendekatan yang lebih sejuk dari jajaran MD KAHMI Medan periode 2021-2026.
Namun, ia menilai komunikasi tersebut belum berjalan secara maksimal sehingga ketegangan menjelang dan saat Musda semakin meningkat.
Alumni Nilai Kepemimpinan Delyuzar Perlu Dievaluasi
Atas berbagai dinamika tersebut, Alumni HMI Medan itu kemudian memberikan penilaian kritis terhadap kepemimpinan dr. Delyuzar selama periode 2021-2026.
Ia menyebut, deadlock-nya Musda VII menjadi salah satu momentum yang menurutnya perlu dijadikan bahan evaluasi terhadap perjalanan kepemimpinan MD KAHMI Medan.
“Bagi kami, kepemimpinan dr. Delyuzar periode 2021-2026 patut dievaluasi secara serius. Kami menilai kepemimpinan tersebut belum mampu menghadirkan suasana yang mampu merangkul seluruh elemen Alumni HMI di Kota Medan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak tidak menjadikan deadlock Musda VII sebagai alasan untuk memperlebar konflik. Menurutnya, KAHMI merupakan rumah besar alumni yang seharusnya mengedepankan silaturahmi, musyawarah, serta kepentingan organisasi secara kolektif.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana semua pihak menurunkan tensi. Jangan sampai persoalan sistem presidensial atau presidium justru memecah hubungan kekeluargaan Alumni HMI. Musda harus menjadi ruang konsolidasi, bukan arena pertarungan kepentingan,” pungkasnya.
(Redaksi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar