masukkan script iklan disini
MEDAN, 04 November 2026 — Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa peduli Aset Sumatera Utara (PP GEMPASU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Jalan A.H. Nasution No. 1C, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Rabu (04/11/2026).
Dalam aksinya, PP GEMPASU mendesak Kejati Sumut mengusut dugaan mark up dan penyimpangan anggaran pada sejumlah kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten.Tapsel yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025
Koordinator aksi PP GEMPASU, Bahri Siregar, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal dan perlu mendapatkan pemeriksaan serta klarifikasi dari aparat penegak hukum.
Tiga Pos Anggaran Disorot
Bahri membeberkan sedikitnya dua pos anggaran yang menjadi sorotan PP GEMPASU, yakni:
1. Pekerjaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani tahun 2025 yang bersumber APBD
2. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani tahun 2025.
Menurut Bahri, nilai anggaran tersebut tercantum dalam dokumen APBD Tahun Anggaran 2025 yang menjadi dasar sorotan PP GEMPASU.
"Kami menduga kuat ada indikasi korupsi dan mark up. Ini berpotensi merugikan keuangan negara. Karena itu, kami meminta Kejati Sumut melakukan pemeriksaan secara menyeluruh," ujar Bahri.
Desak Kejati Sumut Usut dan Periksa
PP GEMPASU meminta Kejati Sumut tidak hanya menindaklanjuti laporan atau aspirasi tersebut secara administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap proses penganggaran, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Bahri menegaskan pihaknya siap mengawal dugaan tersebut sampai terdapat kejelasan mengenai penggunaan anggaran yang dipersoalkan.
"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendukung Kejati Sumut agar dugaan ini dapat ditelusuri secara objektif dan transparan," katanya.
Siapkan Aksi Jilid II
Bahri mengatakan PP GEMPASU akan kembali menggelar aksi apabila aspirasi mereka tidak mendapatkan respons.
"Kami akan melakukan aksi jilid II jika tidak ada tanggapan. Tidak menutup kemungkinan kami juga akan membongkar dugaan persoalan lainnya yang berkaitan dengan Bagian Dinas Pertanian Kabupaten Tapsel," tegasnya.
Desak Bupati Evaluasi Kepala Dinas Pertanian kab.Tapsel
Selain meminta Kejati Sumut melakukan pengusutan, PP GEMPASU juga mendesak Bupati Tapsel mengevaluasi pejabat yang bertanggung jawab pada Bagian Dinas Pertanian tapsel terkait penggunaan anggaran yang dipersoalkan.
Bahri bahkan meminta Bupati tapsel mempertimbangkan pencopotan pejabat terkait apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran.
"Kami meminta Bupati tapsel melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pertanian tapsel. Jika ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, tentu harus ada tindakan sesuai ketentuan," ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian tapsel Disebut Belum Memberikan Tanggapan
Bahri mengaku pihaknya telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Pertanian untuk meminta klarifikasi terkait sejumlah anggaran yang dipersoalkan.
Namun, menurut Bahri, hingga aksi berlangsung pihaknya belum mendapatkan tanggapan.
PP GEMPASU menilai klarifikasi dari pihak terkait penting agar informasi mengenai penggunaan anggaran tersebut dapat diketahui secara terang dan berimbang.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Bagian Kepala Dinas Pertanian tapsel mengenai tudingan dugaan mark up dan penggunaan dua pos anggaran yang disoroti PP GEMPASU.
PP GEMPASU Akan Kawal hingga Tuntas
Bahri menegaskan PP GEMPASU akan terus mengawal persoalan tersebut dan menyerahkan proses pemeriksaan kepada aparat penegak hukum.
"Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jika memang ada penyimpangan, kami meminta agar diproses sesuai hukum. Kami ingin penggunaan anggaran negara di Kabupaten tapanuli selatan berjalan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan," pungkas Bahri.
Narasumber: Bahri Siregar, Koordinator aksi.(Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar