masukkan script iklan disini
MEDAN – Eskalasi pergerakan elemen Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang memadati kawasan strategis Jakarta pada pertengahan Februari ini sejatinya adalah sebuah cermin reflektif bagi kita yang berada di daerah. Ketika ribuan kaum intelektual muda turun ke jalan menyuarakan keresahan struktural terhadap kebijakan makro, pesan fundamental yang harus ditangkap oleh para pemangku kebijakan di daerah adalah: seberapa kokoh fondasi resiliensi kita dalam menahan riak gejolak nasional?
Sebagai wilayah dengan populasi masif dan posisi geografis yang sangat strategis, Sumatera Utara bukan sekadar provinsi penyangga. Kita adalah urat nadi ekonomi, gerbang logistik di ujung barat Nusantara, sekaligus barometer stabilitas politik di luar Pulau Jawa. Dinamika apa pun yang mengguncang ibu kota, gelombangnya pasti akan terasa dari pesisir Pelabuhan Belawan hingga ke dataran tinggi Bukit Barisan.
Oleh karena itu, hiruk-pikuk di Jakarta tidak boleh membuat kita di daerah kehilangan fokus. Tugas utama kita hari ini adalah memastikan bahwa Sumatera Utara tetap menjadi benteng yang aman bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akar rumput.
Sinergi Eksekutif-Legislatif sebagai Kunci Redam Gejolak
Dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2029, saya selalu memegang teguh satu prinsip dasar tata kelola pemerintahan: stabilitas kewilayahan tidak pernah jatuh dari langit. Kondisi yang kondusif harus dirajut secara sadar melalui sinergi absolut antara pihak eksekutif dan legislatif.
Masyarakat tidak membutuhkan tontonan konflik elite di daerah. Yang mereka butuhkan adalah kepastian. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bertumpu pada kemampuan kita melahirkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro-rakyat, bukan sekadar janji politik di atas kertas. Jika legislatif dan eksekutif mampu berjalan beriringan, kita menciptakan sebuah "sabuk pengaman" yang melindungi warga Sumatera Utara dari imbas ketidakpastian politik di tingkat nasional.
Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan
Akar dari sebagian besar ketidakpuasan publik—yang sering kali berujung pada mobilisasi massa—biasanya bermuara pada satu hal: urusan perut. Tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga global adalah ancaman nyata yang berdiri tepat di depan pintu rumah warga kita.
Menghadapi tahun 2026 yang penuh tantangan ini, fokus DPRD Sumut diarahkan pada hal-hal yang sangat pragmatis. Menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, terutama menjelang momentum-momentum krusial seperti bulan suci Ramadan, adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Ketahanan pangan daerah adalah wujud nyata dari kedaulatan wilayah.
Selain itu, iklim investasi di Sumatera Utara harus dijaga ketat. Aksi unjuk rasa adalah hak demokratis yang dijamin konstitusi, namun di saat yang sama, kita di daerah harus menjamin bahwa roda pabrik tetap berputar, distribusi barang tidak terhambat, dan lapangan kerja baru terus tercipta untuk menyerap tenaga lokal. Kepercayaan investor hanya akan tumbuh subur di atas tanah yang secara politik stabil dan secara hukum memiliki kepastian.
Penutup: Berpikir Kritis, Bertindak Taktis
Dinamika yang ditunjukkan oleh adik-adik mahasiswa di Jakarta adalah vitamin bagi demokrasi kita. Ia menjadi pengingat bahwa roda pemerintahan harus selalu diawasi. Namun bagi kita di Sumatera Utara, energi kritis tersebut harus dikonversi menjadi tindakan taktis kewilayahan.
Mari kita buktikan bahwa Sumatera Utara mampu menjadi anomali yang positif. Di tengah suhu politik nasional yang mungkin memanas, kita memilih untuk tetap dingin—merawat persatuan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan bahwa hak-hak kesejahteraan rakyat tetap menjadi panglima dari setiap keputusan yang diambil di gedung dewan.(Awan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar