masukkan script iklan disini
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Aktivis Kabupaten Langkat, Raya Samosir, yang menilai dampak kelangkaan BBM kini telah meluas dan mengganggu mobilitas masyarakat.
Menurut Raya, antrean kendaraan yang meluber hingga ke badan jalan menyebabkan pengguna jalan yang tidak sedang mengantre BBM ikut menjadi korban kemacetan.
> “Kelangkaan BBM yang telah berlangsung selama beberapa hari di Kabupaten Langkat tidak hanya menyulitkan masyarakat memperoleh bahan bakar, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas, yakni kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan akibat antrean kendaraan di SPBU,” ujar Raya.
Ia mengatakan, banyak masyarakat yang terlambat berangkat bekerja, mengantar anak ke sekolah, menjalankan aktivitas usaha, hingga mengakses pelayanan publik akibat arus lalu lintas yang tersendat.
Atas kondisi tersebut, Raya mendesak Pemerintah Kabupaten Langkat agar segera berkoordinasi dengan Polres Langkat, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pertamina, serta instansi terkait untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di setiap SPBU yang mengalami antrean panjang.
Menurutnya, kehadiran petugas di lapangan sangat diperlukan agar antrean kendaraan tetap tertib, tidak menguasai badan jalan, serta tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Namun, Raya menegaskan bahwa kehadiran aparat kepolisian tidak hanya diperlukan untuk mengurai kemacetan, tetapi juga untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi.
> “Kami berharap kehadiran personel kepolisian di setiap SPBU bukan hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik yang diduga menyimpang. Misalnya, jika ditemukan kendaraan yang menggunakan tangki yang telah dimodifikasi atau ada pihak yang membeli BBM dalam jumlah yang tidak wajar untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, tentu harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Raya.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk memastikan distribusi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan di tengah kesulitan rakyat.
Ia menilai, kelangkaan BBM tidak boleh dijadikan kesempatan untuk melakukan penimbunan maupun praktik jual beli kembali dengan harga yang tidak wajar.
> “Kelangkaan BBM jangan sampai menjadi ladang bisnis bagi pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan. Negara harus hadir memastikan distribusi berjalan adil, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan. Masyarakat berhak mendapatkan BBM dengan mudah dan harga yang sesuai ketentuan,” ujarnya.
Raya menambahkan bahwa persoalan pasokan dan distribusi BBM memang menjadi kewenangan instansi tertentu. Namun, dampak yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, dan aktivitas masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang harus segera ditangani.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Langkat tidak hanya fokus pada penyelesaian kelangkaan BBM, tetapi juga melakukan langkah-langkah konkret untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan, seperti menempatkan personel di SPBU-SPBU yang padat, melakukan rekayasa lalu lintas, serta memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM di lapangan.
“Masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah, bukan hanya dalam bentuk penjelasan, tetapi melalui tindakan nyata yang mampu menjaga ketertiban, menjamin distribusi BBM berjalan adil, dan memastikan aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung dengan baik di tengah situasi yang sulit ini,” pungkas Raya Samosir.(Team)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar