masukkan script iklan disini
Jakarta — Aliansi Pemuda Millenial Sumatera Utara (APM-SU) mendesak Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolda Sumatera Utara serta meminta evaluasi serius terhadap Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan.
Ketua Umum APM-SU, Arifatullah Manik, mengatakan desakan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial pemuda dan mahasiswa terhadap penegakan hukum di Sumatera Utara.
«“Kami meminta Kapolri memberikan perhatian serius terhadap Sumatera Utara. Ada banyak persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari narkoba, perjudian, hingga berbagai persoalan hukum yang laporan masyarakatnya diduga belum mendapatkan kepastian penyelesaian,” ujar Arifatullah Manik.»
Narkoba, Perjudian dan Laporan Masyarakat Harus Ditindaklanjuti
APM-SU meminta Mabes Polri dan Polda Sumut memastikan setiap informasi dan laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba, perjudian, serta tindak pidana lainnya ditindaklanjuti secara profesional, transparan dan berdasarkan bukti.
Menurut Arifatullah, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan yang masuk tidak berhenti tanpa kejelasan.
«“Kalau ada laporan masyarakat yang diduga mandek, harus dibuka dan dievaluasi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena tidak mendapatkan kepastian mengenai perkembangan laporannya,” tegasnya.»
Dugaan Mafia di Sumatera Utara Harus Diusut
APM-SU juga menyoroti adanya berbagai tudingan mengenai dugaan jaringan atau mafia yang bermain dalam sejumlah persoalan di Sumatera Utara.
Arifatullah meminta aparat penegak hukum tidak hanya menjadikan isu tersebut sebagai konsumsi publik, tetapi melakukan verifikasi dan penyelidikan apabila terdapat informasi serta bukti awal yang memadai.
«“Banyak sekali dugaan mafia yang bermain di Sumatera Utara, tetapi masyarakat mempertanyakan mengapa mereka seolah tidak tersentuh hukum. Kalau memang ada jaringan yang bermain dan dapat dibuktikan, jangan ragu untuk ditindak. Hukum harus berlaku kepada siapa pun,” kata Arifatullah.»
Ia menegaskan bahwa istilah “mafia” tersebut merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum, sehingga tidak boleh menjadi dasar untuk menuduh individu atau kelompok tertentu tanpa bukti.
Evaluasi Kapolres Dairi
Secara khusus, APM-SU meminta Kapolda Sumut dan Mabes Polri melakukan evaluasi terhadap Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan.
Evaluasi tersebut diharapkan mencakup kinerja pelayanan masyarakat, penanganan laporan dan perkara, profesionalitas penyidik, pemberantasan narkoba dan perjudian, serta kemampuan jajaran Polres Dairi dalam merespons berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.
«“Kami meminta Kapolres Dairi dievaluasi secara objektif. Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, ketidakprofesionalan, atau ketidakmampuan menjalankan tugas, maka pimpinan Polri harus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pencopotan dari jabatan,” ujar Ketua Umum APM-SU.»
Kapolri Jangan Biarkan Kepercayaan Publik Menurun
APM-SU menilai kritik terhadap kepolisian bukanlah bentuk upaya melemahkan institusi Polri. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol masyarakat agar Polri semakin profesional dan dipercaya.
Arifatullah meminta Kapolri memastikan tidak ada praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
«“Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki kekuasaan, modal, atau jaringan. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.»
APM-SU menyampaikan tuntutan:
1. Meminta Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolda Sumatera Utara.
2. Meminta Mabes Polri dan Polda Sumut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan.
3. Meminta dilakukan supervisi terhadap laporan masyarakat yang diduga belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
4. Meminta pemberantasan narkoba dan perjudian dilakukan secara serius dan tidak tebang pilih.
5. Meminta setiap dugaan jaringan atau mafia yang memiliki bukti awal untuk diverifikasi dan diusut secara profesional.
6. Meminta masyarakat mendapatkan kepastian dan transparansi mengenai penanganan laporan hukum mereka.
7. Apabila hasil evaluasi membuktikan adanya pelanggaran atau ketidakprofesionalan, meminta pimpinan Polri mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Kami dari APM-SU akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami ingin Polri semakin kuat, profesional, dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Karena itu, kami meminta Kapolri tidak alergi terhadap kritik dan berani mengevaluasi setiap jajaran yang dinilai bermasalah,” tutup Arifatullah Manik, Ketua Umum Aliansi Pemuda Millenial Sumatera Utara (APM-SU).(Team)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar