masukkan script iklan disini
Medan, Oktober 2026 — Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta mendorong penguatan kolaborasi multipihak dalam rangka mempercepat pemulihan dan pembangunan konektivitas kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya setelah bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah pada November 2025.
Dorongan tersebut disampaikan dalam audiensi Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta dengan Pimpinan/Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU) untuk membahas gagasan kajian bertajuk:
“OPTIMALISASI KONEKTIVITAS MULTIDIMENSI BANDARA SISINGAMANGARAJA XII KE TERMINAL TARUTUNG DAN TERMINAL PANDAN SERTA PELABUHAN SIBOLGA MELALUI PAHAE: Strategi Mewujudkan Kolaborasi Udara, Darat dan Kemaritiman Pantai Barat.”
Audiensi tersebut dipimpin oleh H. Albiner Sitompul, Ketua Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta, bersama jajaran yayasan dan Panitia FGD.
Pihak Rektorat USU menyambut baik gagasan tersebut dan menerima audiensi sebagai bagian dari upaya mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi akademik terhadap persoalan konektivitas, pemulihan pascabencana, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi kawasan Pantai Barat Sumatera Utara.
Konektivitas Tidak Lagi Cukup Mengandalkan Jalan Darat
H. Albiner Sitompul menyampaikan bahwa pembangunan konektivitas Pantai Barat Sumatera Utara perlu memasuki paradigma baru, yaitu konektivitas multidimensi.
Kawasan Bandara Sisingamangaraja XII, Pahae, Tarutung, Pandan, hingga Pelabuhan Sibolga tidak semestinya dipandang sebagai titik-titik transportasi yang berdiri sendiri. Kawasan tersebut perlu dirancang sebagai satu kesatuan koridor strategis yang mengintegrasikan transportasi udara, jalan darat, terminal dan konektivitas kemaritiman.
Paradigma ini menjadi semakin penting setelah bencana banjir bandang November 2025 yang menunjukkan tingginya kerentanan konektivitas wilayah terhadap gangguan ekologis dan hidrologis.
Kerusakan pada kawasan hulu dapat berdampak langsung terhadap wilayah hilir dan kemudian memutus rantai transportasi, distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta aktivitas ekonomi dari kawasan pegunungan menuju pesisir dan pelabuhan.
Pascabencana Membutuhkan Pendekatan yang Terintegrasi
Dalam executive summary yang disampaikan kepada USU, terdapat sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
Pertama, anomali hidrologi dan luapan instan yang dipengaruhi oleh degradasi vegetasi serta menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air.
Kedua, sedimentasi ekstrem pada ruang aliran sungai yang dapat mengurangi kapasitas aliran dan berpotensi mengganggu akses jalan serta jembatan yang menjadi penghubung utama antarkawasan.
Ketiga, dampak sosial dan ketahanan pangan masyarakat akibat terganggunya mobilitas dan distribusi logistik pascabencana.
Atas kondisi tersebut, pemulihan tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan jalan dan jembatan. Diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan rekonstruksi infrastruktur, pemulihan hidrologi, rehabilitasi lingkungan, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Green Infrastructure sebagai Bagian dari Solusi
Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah penerapan konsep Green Infrastructure atau infrastruktur hijau yang menggabungkan pembangunan fisik dengan pemulihan fungsi ekologis kawasan.
Beberapa rekomendasi awal yang menjadi bahan kajian antara lain:
Rekonstruksi fisik-hidrologi, termasuk penanganan sedimentasi pada titik-titik kritis atau chokepoints yang mengganggu sistem aliran dan konektivitas transportasi.
Mitigasi vegetatif dan soil bioengineering, antara lain melalui pemanfaatan Rumput Vetiver/Akar Wangi, cerucuk bambu, serta metode konservasi tanah dan air lainnya.
Rehabilitasi kawasan hulu, termasuk pengembangan budidaya Kemenyan Toba secara berkelanjutan sebagai bagian dari pemulihan ekosistem sekaligus penguatan ekonomi masyarakat.
Program insentif pangan berbasis pemberdayaan masyarakat, termasuk gagasan Food for Work untuk mendukung pemulihan lingkungan sekaligus membantu masyarakat terdampak bencana.
Konektivitas Harus Berjalan Bersama Perlindungan Ekologi
Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta juga menekankan bahwa pembangunan konektivitas Pantai Barat harus tetap memperhatikan kawasan ekologis yang sensitif, termasuk kawasan Batang Toru dan habitat satwa endemik.
Karena itu, pendekatan Ecological Corridor perlu menjadi bagian dari substansi kajian.
Perencanaan jalur transportasi harus mempertimbangkan zonasi kawasan lindung dan penyangga, mencegah fragmentasi habitat, serta mengadopsi infrastruktur yang ramah terhadap pergerakan satwa apabila diperlukan, seperti canopy bridge maupun wildlife underpass.
Pada saat yang sama, potensi hasil hutan bukan kayu, termasuk Kemenyan Toba, perlu didorong melalui konsep hilirisasi ekonomi hijau, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seiring dengan perlindungan hutan.
USU Diharapkan Menjadi Motor Keilmuan
Dalam gagasan yang disampaikan kepada Rektorat USU, H. Albiner Sitompul, Ketua Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta, menyampaikan harapan agar Universitas Sumatera Utara dapat mengambil peran strategis sebagai think-tank dan mitra ilmiah independen dalam pengembangan kajian tersebut.
Kolaborasi lintas disiplin dapat melibatkan berbagai bidang keilmuan, antara lain:
Fakultas Teknik, untuk mengkaji tata ruang intermoda, desain jalan yang tangguh terhadap perubahan iklim, konektivitas transportasi, serta rekonstruksi dan normalisasi sistem hidrologi.
Fakultas Kehutanan dan Pertanian, untuk mengembangkan konsep rehabilitasi lahan, vegetasi konservasi, koridor ekologis Batang Toru, serta budidaya Kemenyan Toba yang berkelanjutan.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, untuk mengkaji kelayakan ekonomi, model pembiayaan, tata kelola kelembagaan, pengembangan kawasan ekonomi, serta potensi investasi dalam pembangunan koridor Pantai Barat.
Dengan pendekatan lintas disiplin tersebut, kajian diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi menghasilkan model pembangunan wilayah yang tangguh terhadap bencana, berkelanjutan, inklusif, dan memiliki manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
Mendorong Kemitraan Multipihak
Menurut H. Albiner Sitompul, kompleksitas persoalan konektivitas Pantai Barat tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.
Diperlukan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha, masyarakat, serta lembaga adat.
Keterlibatan pemerintah diperlukan dalam aspek regulasi, tata ruang, pembangunan infrastruktur dan sinkronisasi kebijakan.
Perguruan tinggi berperan memberikan basis ilmiah dan pengawasan akademik.
Sementara itu, BUMN, dunia usaha, koperasi dan masyarakat dapat mengambil peran dalam implementasi, pembiayaan, pemberdayaan ekonomi serta pengembangan kawasan.
Aspek hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan agar proses pembangunan berlangsung transparan, partisipatif dan memiliki kepastian hukum.
Target Awal: Pembentukan Pokja Ahli dan Policy Brief Nasional
Dalam audiensi tersebut, salah satu target yang diharapkan dapat ditindaklanjuti adalah pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Gabungan Ahli USU untuk melakukan pendalaman dan finalisasi kajian akademik.
Pokja tersebut diharapkan dapat melakukan kajian multidisiplin terhadap aspek:
konektivitas transportasi;
hidrologi dan mitigasi bencana;
lingkungan dan kehutanan;
tata ruang;
ekonomi dan investasi;
sosial kemasyarakatan;
kelembagaan dan tata kelola;
serta aspek hukum dan hak masyarakat adat.
Hasil kajian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan menjadi Policy Brief resmi berskala nasional yang dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan pembangunan kawasan Pantai Barat.
Dari Pemulihan Pascabencana Menuju Koridor Pertumbuhan Baru
H. Albiner Sitompul menegaskan bahwa momentum pemulihan pascabencana harus menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi mendasar terhadap pola pembangunan konektivitas wilayah.
Pantai Barat Sumatera Utara memiliki potensi besar sebagai kawasan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman, kawasan pertanian dan perkebunan, destinasi wisata, Bandara Sisingamangaraja XII, jaringan jalan, terminal, serta Pelabuhan Sibolga.
Karena itu, pembangunan konektivitas tidak hanya ditujukan untuk mempercepat perjalanan, tetapi juga untuk membuka akses ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan distribusi logistik, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pariwisata dan perdagangan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Konektivitas multidimensi diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya koridor pertumbuhan baru Pantai Barat Sumatera Utara yang tangguh terhadap bencana, ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta menyampaikan apresiasi atas respons positif Rektorat Universitas Sumatera Utara terhadap gagasan tersebut dan berharap audiensi awal ini dapat berkembang menjadi kolaborasi akademik dan kebijakan yang konkret.
“Menghubungkan udara, darat dan laut bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi membangun ketahanan wilayah, membuka akses ekonomi, dan memastikan masyarakat Pantai Barat tidak tertinggal dalam arus pembangunan Sumatera Utara.”(Team)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar