masukkan script iklan disini
MEDAN — Selasa, 10 November 2026
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI), Rules Gajah, S.Kom., mempertanyakan tanggung jawab instansi pemerintah terkait menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan batal Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Rules Gajah saat ditemui awak media GNI NEWS (www.gninews.web.id) di kantornya, Jalan Cempaka Raya No. 96, Kota Medan, Selasa (10/11/2026).
Menurut Rules Gajah, putusan MA ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran pemerintahan, khususnya kementerian dan dinas yang memiliki kewenangan dalam penerbitan, pemeriksaan, serta pengesahan dokumen administrasi pendidikan.
"Pertanyaan mendasar kita sederhana: siapa yang harus bertanggung jawab apabila sebuah surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah ternyata dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung? Apakah cukup hanya mencabut surat tersebut, sementara proses penerbitan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak pernah dievaluasi?" tegas Rules Gajah.
Ia menilai, setiap dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah harus melalui pemeriksaan administrasi, verifikasi keabsahan dokumen pendukung, serta penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila kemudian ditemukan adanya kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam proses penerbitan, instansi yang berwenang tidak boleh begitu saja melepaskan tanggung jawab.
SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
Rules Gajah menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut sosok atau jabatan seseorang, melainkan menyangkut integritas tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap:
Pejabat atau unit kerja yang memproses dan menerbitkan Suket penyetaraan pendidikan.
Mekanisme verifikasi dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat.
Standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang digunakan saat proses penyetaraan.
Pengawasan internal kementerian terhadap keputusan administrasi yang diterbitkan.
Kemungkinan adanya kelalaian administratif atau pelanggaran kewenangan yang perlu diperiksa sesuai hukum.
"Jangan sampai masyarakat kecil dituntut untuk melengkapi setiap dokumen dengan benar, sementara pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen negara justru tidak dimintai pertanggungjawaban ketika produk administrasinya bermasalah," ujarnya.
PUTUSAN MA HARUS DIHORMATI DAN DITINDAKLANJUTI
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, yang diputus pada 30 Oktober 2026 dan salinan lengkapnya dipublikasikan pada 10 November 2026, mengabulkan permohonan kasasi terkait sengketa Suket penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta memerintahkan pihak tergugat mencabut surat tersebut.
Dalam pertimbangannya, MA menyoroti dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan, termasuk certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Putusan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat akuntabilitas penerbitan dokumen administrasi negara.
GNI MENDORONG TRANSPARANSI DAN EVALUASI
Lebih lanjut, Rules Gajah meminta Kemendikdasmen memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penerbitan Suket tersebut serta langkah konkret untuk melaksanakan putusan MA.
Ia juga mendorong pengawasan internal dan pemeriksaan sesuai kewenangan apabila terdapat indikasi pelanggaran administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan.
"Negara ini harus berdiri di atas hukum, bukan berdasarkan siapa orangnya. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika ada kesalahan administrasi, harus diperiksa. Jika ada kelalaian, harus dievaluasi. Dan apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.
PESAN KETUM DPP GNI
Menutup keterangannya, Rules Gajah menyampaikan bahwa GNI akan terus mendorong pemerintahan yang transparan, profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
"Jangan hanya berani menerbitkan surat, tetapi ketika surat itu dinyatakan bermasalah, semua saling melempar tanggung jawab. Jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan setiap keputusan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan."
Rules Gajah, S.Kom.
Ketua Umum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI)
GNI NEWS — Mengawal Kepentingan Rakyat, Mendorong Transparansi, dan Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum.(Tim)
Website: www.gninews.web.id
Email: gninewspost@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar