masukkan script iklan disini
ASAHAN – Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Peduli Agraria (DPW MASPERA) Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah. Organisasi tersebut menilai bahwa program ini membawa dampak positif dan manfaat yang besar bagi tumbuh kembang anak-anak.
Ketua DPW MASPERA Sumatera Utara, Darwin Marpaung, mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Asahan, agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu miring atau upaya penolakan yang berkembang di media sosial maupun lingkungan sekitar terkait program nasional ini.
"Kami mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, kiranya tidak terprovokasi dengan isu-isu negatif tentang MBG, khususnya tentang penolakan program tersebut. Sebab menurut hemat kami, program MBG sangat bermanfaat untuk anak-anak," ujar Darwin dalam keterangannya.
Soroti Kualitas Menu dan Libatkan Aparat Penegak Hukum
Kendati memberikan dukungan penuh, MASPERA juga memberikan catatan kritis terkait implementasi program di lapangan. Darwin menyoroti adanya sejumlah laporan di daerah lain mengenai kualitas makanan yang tidak sesuai standar, seperti penyajian buah yang sudah membusuk hingga kompensasi makanan saat hari libur sekolah yang dinilai tidak setara secara nilai gizi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya meminta keterlibatan aktif dari berbagai instansi pengawas, intelijen, hingga aparat penegak hukum untuk mengawal ketat realisasi menu makanan di setiap satuan pendidikan.
"Kami mengharapkan kepada semua instansi, aparat penegak hukum, intelijen, BAIS, hingga BIN supaya ikut mengawasi realisasi menu MBG agar kualitasnya benar-benar terjaga dan sesuai," tegasnya.
Larangan Keras Pejabat Menjadi Vendor
Lebih lanjut, Darwin memberikan peringatan keras kepada para pemangku kebijakan di daerah, mulai dari kepala daerah hingga anggota legislatif (DPRD), untuk tidak memanfaatkan program kemanusiaan ini demi meraup keuntungan pribadi.
DPW MASPERA Sumut menggarisbawahi agar pelaksanaan program MBG bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu caranya adalah dengan melarang keras para pejabat publik bertindak sebagai vendor atau penyedia komoditas pangan dalam program tersebut.
"Kami mengingatkan kepada para pejabat, baik kepala daerah, anggota DPR, maupun pejabat lainnya, kiranya tidak menjadi vendor MBG. Jangan menjadikan program ini sebagai sumber kemewahan atau kepentingan pribadi. Kami mendukung penuh dengan catatan: betul-betul diperhatikan supaya tidak ada KKN dalam program MBG," pungkas Darwin menutup pernyataannya.(Team)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar